MALANG, PortalNusantaraNews.co.id Proses penanganan kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Malang tengah menjadi sorotan tajam. Muncul dugaan adanya praktik pungutan liar (pungli) serta transaksi finansial terkait penentuan lokasi rehabilitasi bagi para terduga pelaku yang baru saja diamankan.
Peristiwa ini bermula ketika enam warga diamankan petugas di sebuah rumah kos di kawasan Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, pada Senin sore sekitar pukul 18.00 WIB. Keenam warga yang diamankan tersebut masing-masing berinisial AR dan DD (warga Wonokerto), RD alias KT dan DK (warga Kademangan), serta DN dan WH (warga Bantur).
Baca Juga: Tekan Angka Kecelakaan, Polresta Malang Kota Didorong Terapkan Patroli Berbasis Risiko

Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari sumber keluarga (Bapak kandung dari salah satu keenam pelaku yang diamankan) dan informasi lapangan, pihak keluarga sempat mendatangi petugas pasca-penangkapan. Dalam proses tersebut, oknum di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Malang diduga meminta sejumlah uang kepada pihak keluarga dengan tenggang waktu pemenuhan selama tiga hari sebagai syarat penentuan lokasi rehabilitasi.

Lantaran pihak keluarga tidak menyanggupi nominal yang diminta hingga batas waktu berakhir, keenam terduga tersebut batal ditempatkan di fasilitas rehabilitasi terdekat di wilayah Malang. Mereka justru langsung diberangkatkan ke Lembaga Rehabilitasi Asefa Griya Pusaka beralamat Kutisari Siwalankerto, Kec. Wonocolo, Surabaya.
Selain persoalan tenggang waktu penempatan, informasi lapangan juga mengungkap adanya dugaan aliran dana tunai senilai Rp100 juta. Uang tersebut disebut-sebut diterima oleh pihak berinisial AG dan dikaitkan dengan oknum berinisial ED yang bertugas di lingkungan BNN.
Baca Juga: Buntut Kasus Penyadapan Ilegal, Irjen EHS Resmi Di-PTDH Polri
Di sisi lain, proses pemulangan para terduga juga menuai tanda tanya. Meskipun sebelumnya disebut telah ada kesepakatan terkait pemulangan dan informasi dari pihak kepolisian menyebutkan penjemputan sebenarnya dapat dilakukan lebih awal hingga kini para terduga belum dipulangkan serta baru dijanjikan akan diproses pada pekan depan.

Aspek Hukum dan Hak Jawab
Baca Juga: Murka! Saiful Chaniago Kecam Keras Fitnah Judol ke Sufmi Dasco: Jangan Dibolak-Balik!
Menyoroti dinamika kasus ini, prinsip Fiat Justitia Ruat Caelum (keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh) dan asas praduga tak bersalah wajib dikedepankan hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Secara prosedural, penentuan apakah seorang terduga penyalahguna narkotika harus menjalani proses pidana atau ditempatkan di lembaga rehabilitasi wajib diputuskan melalui mekanisme Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang sah, bukan berdasarkan transaksi finansial.
Hingga naskah ini disusun, upaya konfirmasi silang dan permintaan klarifikasi resmi masih terus dilakukan kepada pihak BNNK Kabupaten Malang serta instansi kepolisian terkait. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, ruang hak jawab dan klarifikasi dibuka seluas-luasnya bagi pihak BNNK Malang maupun kepolisian guna menjaga keberimbangan serta akurasi informasi kepada publik.

Editor : Redaksi