MALANG, PortalNusantaraNews.co.id Informasi mengenai dugaan praktik pungutan liar (Pungli) dan permintaan sejumlah uang dalam proses penanganan kasus narkotika mencuat di wilayah Kabupaten Malang. Dugaan tersebut berkaitan dengan penangkapan sejumlah warga di wilayah Kecamatan Gondanglegi yang diduga dimintai sejumlah uang oleh oknum terkait penentuan lokasi rehabilitasi.

Baca Juga: Tekan Angka Kecelakaan, Polresta Malang Kota Didorong Terapkan Patroli Berbasis Risiko
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari keterangan lapangan serta sumber keluarga, peristiwa bermula saat enam orang warga diamankan pada Senin sore sekitar pukul 18.00 WIB di sebuah rumah kos di kawasan Gondanglegi Kulon. Para terduga yang diamankan masing-masing berinisial AR (warga Wonokerto), DD (warga Wonokerto), RD alias KT (warga Kademangan), DK (warga Kademangan), serta DN dan WH (warga Bantur).
Pasca-pengamanan tersebut, pihak keluarga disebut mendatangi petugas dan diduga diberikan tenggat waktu selama tiga hari untuk menyiapkan sejumlah uang yang diminta oleh oknum yang bertugas di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Malang.
Namun, karena pihak keluarga tidak mampu memenuhi nominal uang yang diminta dalam batas waktu tersebut, para terduga tidak ditempatkan di fasilitas rehabilitasi terdekat. Mereka
justru langsung diberangkatkan menuju salah satu lembaga rehabilitasi yang berlokasi di Kota Surabaya
.
Baca Juga: Buntut Kasus Penyadapan Ilegal, Irjen EHS Resmi Di-PTDH Polri
Selain persoalan tenggat waktu tersebut, informasi lapangan juga mengungkap adanya percakapan yang menyinggung dugaan aliran dana tunai sebesar Rp100 juta. Uang tersebut disebut-sebut diterima oleh pihak berinisial AG dan dikaitkan dengan oknum berinisial ED dari lingkungan BNN.
Dalam keterangan yang sama, disebutkan pula bahwa seharusnya sudah ada kesepakatan terkait pemulangan para terduga. Kendati demikian, hingga informasi ini dihimpun, para terduga belum dipulangkan dan baru dijanjikan akan diproses pada pekan depan. Narasumber di lapangan juga sempat menyinggung adanya informasi dari pihak kepolisian bahwa proses penjemputan sebenarnya sudah dapat dilakukan lebih awal.
Menanggapi temuan ini, secara hukum setiap warga negara yang berhadapan dengan proses penyidikan wajib dilindungi oleh asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Di sisi lain, penentuan apakah seseorang diproses secara pidana maupun ditempatkan di lembaga rehabilitasi wajib melalui mekanisme Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan prosedur hukum yang sah, bukan atas dasar transaksi atau kesepakatan finansial.

Baca Juga: Murka! Saiful Chaniago Kecam Keras Fitnah Judol ke Sufmi Dasco: Jangan Dibolak-Balik!
Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi silang dan meminta klarifikasi resmi kepada pihak BNNK Kabupaten Malang serta instansi terkait lainnya guna memastikan kebenaran informasi dan menjaga keberimbangan pemberitaan.
Redaksi tetap menyediakan ruang seluas-luasnya bagi pihak kepolisian maupun pihak terkait lainnya untuk menyampaikan klarifikasi, penjelasan, atau tanggapan guna memenuhi asas keberimbangan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Fiat Justitia Ruat Caelum" Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh.
Editor : Redaksi