Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat sekaligus menjaga kondusivitas melalui pendekatan humanis dan kolaboratif.

Hewan kurban tersebut berasal dari partisipasi anggota Polresta Malang Kota serta para donatur yang turut berkontribusi dalam pelaksanaan ibadah kurban tahun ini.

Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Putu Kholis Aryana melalui Kasi Humas Polresta Malang Kota, Ipda Lukman Sobhikin, menjelaskan bahwa Hewan dan daging Kurban yang dibagikan sebagai wujud kepedulian sosial Polri sekaligus sarana memperkuat sinergi dengan masyarakat. (Rabu, 27/05/2026)

“Polresta Malang Kota mempererat hubungan dengan masyarakat, melalui pembagian daging kurban, kami ingin berbagi kebahagiaan sekaligus membangun kedekatan emosional antara Polri dan warga,” ujarnya.

Seluruh hewan kurban disembelih secara terpusat, khusus untuk sapi dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) guna memastikan standar kesehatan dan kelayakan konsumsi tetap terjaga.

Diperkirakan, setiap satu ekor sapi menghasilkan sekitar 200 kilogram daging. Dengan total 12 ekor sapi, hasil produksi daging mencapai sekitar 2.400 kilogram, belum termasuk kontribusi dari 24 ekor kambing.

Seluruh daging kurban kemudian didistribusikan kepada berbagai elemen masyarakat setelah pelaksanaan Sholat Idul Adha.

Adapun sasaran pendistribusian hewan Kurban kambing meliputi pondok pesantren, Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), panti asuhan, yayasan sosial, YPAC, sekolah luar biasa (SLB), Masjid, tak ketinggalan para wartawan yang berada di wilayah hukum Polresta Malang Kota juga mendapat pembagian daging kurban.

Selain kegiatan kurban, Polresta Malang Kota juga menggelar Sholat Idul Adha berjamaah yang terbuka untuk masyarakat umum, dilaksanakan di halaman depan Mapolresta Malang Kota.

“Dengan terbangunnya komunikasi yang baik dan kedekatan sosial, membangun kolaborasi, sinergi, dan soliditas antara Polri dan seluruh elemen masyarakat,” tambahnya.

Kegiatan kurban ini tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga memperkuat nilai kebersamaan.

Melalui distribusi yang merata dan tepat sasaran, bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Dengan semangat Idul Adha yang sarat nilai pengorbanan dan keikhlasan, Polresta Malang Kota terus berkomitmen menghadirkan pelayanan pada aspek sosial kemasyarakatan.

     "FIAT JUSTICE RUAT COELOEM"

Saya pun memberikan ucapan mungkin tidak seberapa berarti dan mendo'akan  Om Yusni salam (pimpinan redaksi BNewsJatim) dan keluarga tercinta nya, "Semoga diberikan Kesehatan selalu" serta "Lancar rejeki nya", Amin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. 

Kami ucapkan "Selamat atas kelulusannya, "Adinda Angraeni Fajar"

Putri dari Bapak Fajar Risman (Pimpinan Redaksi PortalNusantaranews.co.id) dan Ibu Dwi Agustina

Perjuanganmu selama 3 tahun di bangku SMP akhirnya terbayar lunas.

Semoga ilmu yang didapat menjadi bekal yang berkah untuk melangkah ke jenjang selanjutnya.

Terus semangat menggapai cita-citamu, jadilah anak yang berbakti kepada kedua orang tuamu, dan buktikan bahwa Adinda bisa mengangkat derajat kedua orang tua nya kelak, buatlah mereka bahagia dengan kesuksesanmu.

Kami semua bangga padamu!

"Sekali lagi saya sampaikan kepada Om Yusni Salam Terimakasih dan Semoga Sukses Jaya selalu."

Penegasan tersebut disampaikan dalam bedah buku “Gamifikasi Kekerasan dalam Teror Modern di Era Digital” pada 20 Mei 2026, yang membahas pentingnya pendekatan pencegahan yang lebih adaptif, humanis, dan berbasis perlindungan masyarakat

Dalam paparannya, Kadensus 88 menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru, terutama bagi anak dan remaja yang berada pada fase pencarian identitas dan rentan terhadap pengaruh lingkungan sosial maupun ruang digital.

“Anak dan remaja berada pada fase pencarian identitas. Karena itu, penguatan literasi digital, ketahanan psikologis, dan lingkungan sosial yang sehat menjadi bagian penting agar mereka mampu menghadapi berbagai pengaruh di ruang digital secara lebih kritis dan sehat,” ujar Irjen Pol. Sentot Prasetyo.

Menurutnya, pendekatan terhadap anak yang terpapar persoalan di ruang digital perlu mengedepankan perlindungan, rehabilitasi, dan pendampingan, bukan semata pendekatan penindakan.

Berdasarkan hasil asesmen dan pemetaan, Densus 88 menemukan bahwa kerentanan anak di ruang digital dipengaruhi banyak faktor, mulai dari krisis identitas, keterasingan sosial, perundungan, hingga kebutuhan akan penerimaan sosial.

Namun demikian, Kadensus menegaskan bahwa data tersebut harus menjadi dasar untuk memperkuat sistem perlindungan dan pencegahan, bukan membangun stigma terhadap anak.

“Data dan pola yang kami temukan harus menjadi dasar memperkuat perlindungan. Anak perlu dipandang sebagai pihak yang harus dilindungi dan diperkuat ketahanannya,” jelasnya.

Untuk itu, Densus 88 mendorong collaborative approach, yakni penguatan sinergi antara keluarga, sekolah, pemerintah, akademisi, komunitas, platform digital, dan masyarakat dalam membangun ekosistem perlindungan bersama.

Pendekatan tersebut diwujudkan melalui penguatan literasi digital, deteksi dini berbasis multi-stakeholder, serta ecological prevention yang melibatkan keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial secara menyeluruh

Selain itu, berbagai program pencegahan juga terus diperkuat melalui Pendidikan Kritis dan Ketahanan Digital, edukasi di sekolah, serta penguatan kapasitas guru dan orang tua sebagai garda terdepan dalam mengenali perubahan perilaku anak sejak dini.

Pandangan tersebut mendapat penguatan dari para akademisi dan pakar lintas disiplin yang menjadi penanggap dalam bedah buku.

Psikolog forensik Dr. Zora Arfina Sukabdi menilai perlindungan anak perlu menjadi perhatian utama, terutama terhadap anak yang mengalami alienasi sosial, merasa tidak terlihat (invisible), hingga kehilangan makna, karena kondisi tersebut dapat meningkatkan kerentanan psikologis.

“Pendekatan perlindungan dan deteksi dini terhadap anak menjadi sangat penting, terutama di tengah perubahan pola interaksi sosial di era digital,” ujar Dr. Zora Arfina Sukabdi.

Sementara itu, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D., mengingatkan bahwa pencegahan harus tetap berpijak pada hak asasi manusia dan kebijakan berbasis bukti ilmiah, sehingga tidak menimbulkan stigma atau generalisasi terhadap generasi muda.

Pandangan lain disampaikan psikolog forensik Dra. Adityana Kasandra Putranto, yang menekankan pentingnya penguatan kesehatan mental dan ketahanan psikologis sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang lebih tangguh menghadapi tantangan ruang digital.

Sementara Dr. Ismail Fahmi menyoroti pentingnya edukasi publik dan sistem deteksi dini berbasis data agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap perubahan dinamika digital.

Menutup paparannya, Kadensus 88 menegaskan bahwa tujuan utama berbagai upaya tersebut adalah membangun lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang generasi muda.

“Tujuan akhirnya bukan menciptakan rasa takut, tetapi membangun kesadaran bersama agar anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan memiliki ketahanan menghadapi tantangan era digital,” tutup Irjen Pol. Sentot Prasetyo.

Pesan tersebut menegaskan bahwa keamanan masa depan dibangun melalui perlindungan, pendidikan, kolaborasi, dan penguatan ketahanan generasi muda.

   "FIAT JUSTICE RUAT COELOEM"

Kasus pencurian itu terjadi pada 2 Mei 2026 sekitar pukul 15.00 WIB. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pamekasan pada 9 Mei 2026.

Setelah menerima laporan, Tim Resmob Satreskrim Polres Pamekasan langsung melakukan penyelidikan. Titik terang mulai ditemukan setelah polisi menerima dan menganalisis rekaman CCTV asli dari pelapor pada 11 Mei 2026.

Dari hasil pendalaman rekaman CCTV, polisi berhasil melacak keberadaan para terduga pelaku yang ternyata telah melarikan diri keluar Pulau Madura.

Melalui koordinasi dengan Tim Resmob Satreskrim Polres Dompu, NTB, polisi akhirnya berhasil mengamankan dua perempuan berinisial AL (24) dan UN (51) di wilayah Dompu.

Kasat Reskrim Polres Pamekasan, AKP Yoyok Hardianto, mengatakan kedua terduga pelaku kini telah dibawa ke Pamekasan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

“Alhamdulillah tim kami baru sampai di Pamekasan setelah perburuan pelaku di NTB. Saat ini kedua terduga pelaku sudah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan intensif untuk mendalami keterlibatan jaringan mereka yang lebih luas, serta melacak barang bukti emas yang telah diambil,” terang Yoyok, Rabu (20/5/2026).

Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menduga kedua pelaku bukan pelaku amatir. Mereka diduga merupakan bagian dari jaringan pencurian spesialis lintas pulau dan lintas provinsi yang beraksi di sejumlah daerah.

Berdasarkan rekaman CCTV, kedua pelaku menjalankan aksinya dengan berpura-pura menjadi pembeli. Mereka datang ke toko emas saat kondisi ramai, lalu berpura-pura melihat-lihat perhiasan.

Saat penjual lengah, salah satu pelaku diduga menyelipkan gelang emas ke bagian lengan dan menutupinya dengan pakaian berlengan panjang. Setelah itu, pelaku berhasil membawa kabur emas tersebut.

Polres Pamekasan mengapresiasi partisipasi korban dan masyarakat yang cepat menyerahkan bukti rekaman CCTV asli kepada pihak kepolisian. Bukti tersebut dinilai membantu proses pengungkapan kasus hingga para terduga pelaku dapat diamankan dalam waktu singkat.

Saat ini, polisi masih mendalami jaringan para pelaku dan menelusuri keberadaan barang bukti emas yang telah dicuri

   "FIAT JUSTICE RUAT COELOEM"

Hasil penyelidikan anggota pada, Jumat 10 April 2026 sekira pukul 13.30 WIB, membuahkan hasil. Terduga pelaku dapat diamankan di kamar kos Jalan Hangtuah VI Kel.Ujung Kec.Semampir, Surabaya utara.

Tersangkanya, inisial IM (24) yang tinggal kos dilokasi kejadian. Tak tanggung-tanggung dari pria asal Omben, Sampang tersebut Satresnarkoba Polrestabes Surabaya mengamankan sabu dengan total berat 42,924 gram.

Kasat Resnarkoba Polrestabes Surabaya AKBP Dodi Pratama S.I.K memaparkan kronologi penangkapan terhadap pengedar sabu di Surabaya khususnya wilayah Utara tersebut, yang berasal dari laporan masyarakat.

Berawal dari penyelidikan anggota pada, Jumat 10 April 2026, terhadap keberadaan terduga pelaku yang menurut informasi kerap memperjualbelikan barang haram.

“Keberadaan IM akhirnya diketahui tinggal kos di Jalan Hangtuah VI Kec.Semampir Surabaya,” kata AKBP Dodi, Kamis (21/5/2026).

Pada saat dilakukan penggeledahan, dalam kamar pelaku ditemukan barang bukti 76 kantong plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 42,924 gram. Dalam keterangan awal, IM mengakui jika semua barang bukti diakui miliknya.

Terbukti memiliki sabu dalam jumlah lumayan banyak, IM kemudian dibawa ke Mako Polrestabes Surabaya guna menjalani penyidikan serta pengembangan kasus.

Kepada penyidik, IM mengaku mendapatkan sabu dengan cara membeli dari pria inisial IS. “Dia mendapatkan dari IS didaerah Simolawang Surabaya dengan harga Rp.950.000, pergram,” imbuh AKBP Dodi.

Tersangka juga menerangkan mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan bertemu langsung dengan IS, yang juga mengantarkan setiap pesanan tersebut di kamar kosnya.

Sementara, untuk pembayarannya dilakukan dengan cara sistim setor setelah narkotika jenis sabu yang dibeli tersebut laku terjual.

“IM ini mengedarkan sabu kembali dengan harga Rp.100.000 per poket, dan sudah mengedarkan narkotika sejak bulan Februari 2026,” imbuh AKBP Dodi.

Penjualan yang dilakukan IM ini terbilang lancar, dimana seminggu sekali membeli narkotika jenis sabu dari IS sebanyak 20 hingga 50 gram dengan cara stanby di Jalan Hangtuah GG.VI Surabaya.

Alasan klasik kembali muncul jika pengedar tertangkap, IM mengaku jika nekat menjual sabu karena desakan ekonomi dan membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari usai baru saja berhenti dari tempat kerjanya.

Polisi akan menjeratnya dengan pasal 114 Ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan UURI No.1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Pasal 609 ayat (2) huruf (a) UURI No.1 tahun 2023 tentang KUHP, UURI No.1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Selain sabu sebarat 42,924 gram, disita juga dompet kecil, warna hitam, timbangan elektrik, 3 bendel plastik klip transparan, 2 sekrop dari sedotan plastik besar, Uang tunai Rp.250.000 dan HP.

   "FIAT JUSTICE RUAT COELOEM" 

Masyarakat menilai tindakan tersebut sudah keterlaluan karena aset desa yang seharusnya menjadi milik bersama justru diduga dikuasai secara sepihak tanpa kejelasan status hukum maupun transparansi kepada publik.

“Sudah lama dipakai, bahkan dibangun toko sembako. Seolah-olah tanah itu milik pribadi. Masyarakat jadi bertanya, apakah memang merasa kebal hukum?” ujar salah satu warga Mangkon dengan nada kesal, Jumat (22/05/2026).

Warga mengaku heran lantaran bangunan usaha di atas tanah yang diduga merupakan aset desa itu bisa berdiri dan beroperasi selama bertahun-tahun tanpa adanya tindakan tegas dari pihak terkait. Kondisi tersebut memicu dugaan adanya pembiaran yang selama ini terus berlangsung.

“Kalau masyarakat kecil membangun di tanah bermasalah pasti cepat ditertibkan. Tapi ini kok bisa bertahun-tahun aman saja,” sindir warga lainnya.

Sorotan kini tidak hanya tertuju pada pihak yang diduga menguasai lahan, tetapi juga kepada pemerintah desa dan instansi terkait yang dianggap lamban bertindak. Warga menilai diamnya pihak berwenang justru membuat dugaan penguasaan aset desa semakin menjadi-jadi.

Bahkan di tengah masyarakat mulai muncul anggapan bahwa pihak yang menguasai lahan tersebut merasa tidak akan tersentuh hukum. Sebab hingga kini belum terlihat adanya langkah penertiban ataupun penelusuran terbuka terkait legalitas bangunan toko sembako yang berdiri di atas tanah percaton itu.

“Kalau memang punya hak, tunjukkan suratnya ke publik. Jangan hanya diam lalu menikmati hasil aset desa selama puluhan tahun,” tegas seorang tokoh masyarakat.

Warga mendesak agar pemerintah kecamatan, inspektorat, hingga aparat penegak hukum segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap status tanah dan bangunan yang berdiri di atas lahan tersebut. Mereka meminta aset desa dikembalikan sesuai aturan apabila ditemukan pelanggaran.

Masyarakat juga memperingatkan agar persoalan ini tidak terus dianggap sepele. Sebab jika dugaan penguasaan aset desa dibiarkan tanpa penyelesaian, dikhawatirkan akan memicu konflik sosial dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak yang disebut menguasai lahan maupun mendirikan toko sembako di atas tanah percaton tersebut. Namun tekanan publik terus meningkat dan polemik aset Desa Mangkon kini menjadi perhatian serius warga Arosbaya.

    "FIAT JUSTICE RUAT COELOEM"

Penangkapan tiga orang terduga pelahgunaan Narkoba jenis sabu sabu, Selasa 28/04/2026, oleh unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Jawa Timur

Dan yang sangat disayangkan ada dugaan praktik transaksional dalam proses penanganan perkara.

Sehingga pemicu sorotan tajam publik, setelah setelah pihak keluarga menyampaikan kepada awak media adanya permintaan uang puluhan juta rupiah kepada para terduga, oleh oknum polisi, yang disebut sebagai syarat untuk mendapatkan skema “Rehabilitasi”.

Awal mula tim Polda Jatim Ditresnarkoba menangkap dua orang terduga RI dan NG penyalahgunaan narkoba jenis sabu sabu, dirumah NG lagi enak mengkonsumsi sabu, dengan barang bukti seperangkat alat isap sabu (bong) korek api tuyul, dan sabu dengan berat 0,5gram.

Kemudian kedua terduga diintrogasi, dalam perjalanan menuju rumah terduga TI (sang bandar), setiba dirumah TI petugas mendapatkan barang bukti satu timbangan digital, dan sabu dengan berat 1,5gram. Ketiga terduga dibawa ke Mapolda untuk diperiksa lebih lanjut, menurut salah satu terduga, dengan panjang lebar obrolan oknum polisi inisial BI sehingga menyermpet di nominal agar bisa bebas, ungkap salah satu terduga.

Negosiasi Nominal dengan jumlah sangat fantastis, menurut informasi dari nara sumber terpercaya enggan sebutkan identitasnya. Dua terduga lainnya, NG sempat dimintai uang sebesar Rp.50jt dan  TI yang diduga sang bandar  menyerahkan upeti khusus kepada oknum polisi, sejumlah Rp.100jt.

Terduga RI memperoleh perlakuan spesial yang berbeda dari dua pria terduga lainnya. RI dikenakan biaya Rp.20jt dan keesokan harinya sudah ada dirumahnya kembali, Rabu 29/04/2026, ungkap salah satu keluarga terduga.

Terduga NG dimintai uang oleh oknum Polisi inisial BI, sejumlah  Rp.50jt, namun ibu dari terduga merasa keberatan atau tidak mampu dengan jumlah tersebut. Sehingga sang ibu menawar Rp.20jt dengan harapan disamakan seperti RI, karena awal penangkapan RI dan NG bersama di rumah terduga NG, ujarnya, dan RI membenarkan adanya, ketika RI di video secara live dirumahnya.

Saat sang ibu meminta untuk disamakan dengan RI, terdengarlah celotehan dari si oknum polisi , "ditawar tawar kayak nawar lombok, ungkap Narsum sambil menirukan si oknum BI.

Masih seputar ungkap  keterangan para terduga ditempat yang berbeda,  terduga TI terindikasi menyerahkan dana tebusan kepada oknum polisi sebesar Rp.100jt, agar terlepas dari jeratan hukum.

Rabu, 20/05/2026 sekira pukul 13:15Wib awak media berkonfimasi kepada Kanit di subdit 3 unit 3  Ditresnarkoba Polda Jatim berinisial IH via aplikasi WhatsApp dan direspon pada jam 14:01Wib "Walaikumsalam,.. tidak benar itu mas, semuanya sudah kita proses sesuai prosedur", jawabnya. Keterangan dari para terduga dan Narsum terpercaya bersimpangan.

Dan menyebut adanya penyerahan map yang diarahkan ke lembaga rehabilitasi di wilayah Buring, Kota Malang, yang memunculkan pertanyaan terkait prosedur resmi yang dijalankan.

Kasus ini memunculkan sejumlah pertanyaan serius terkait mekanisme penanganan perkara narkotika, di antaranya:

Standar Operasional Prosedur (SOP): 

"Apakah dibenarkan adanya penyerahan uang secara langsung kepada oknum polisi dalam proses rehabilitasi?"

Dasar hukum: 

"Apakah ada ketentuan yang memperbolehkan perubahan penanganan perkara melalui mekanisme non-formal seperti ini?"

Proses rehabilitasi: 

"Mengacu pada Peraturan BNN RI Nomor 1 Tahun 2019, rehabilitasi memiliki tahapan dan durasi tertentu. Mengapa dalam kasus ini terkesan berlangsung cepat?".

Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan keterangan resmi kepada awak media 

Apabila dugaan ini terbukti, praktik Pungli dan Pemerasan semacam ini berpotensi mencederai prinsip penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Di tengah upaya reformasi menuju Polri yang Presisi, isu seperti ini menjadi perhatian serius publik.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, media ini terus membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak-pihak terkait yang ingin memberikan Hak Jawab ataupun Hak Koreksi secara resmi guna keberimbangan informasi lebih lanjut.

   "FIAT JUSTICE RUAT COELOEM"

Salah satu capaian membanggakan datang dari seorang siswa bernama Ananda Muhammad Hasyim Ashari, siswa dari SD Ta’miriyah Surabaya. Ia sukses melantunkan hafalan Al-Qur'an Juz 30 secara sekali duduk dengan penuh kesungguhan dan kekhusyukan.

Kegiatan rutin ini dilaksanakan setiap hari Jumat, dimulai sejak pukul 07.00 WIB sampai dengan selesai. Program ini diikuti oleh siswa-siswi dari seluruh jenjang pendidikan di bawah naungan yayasan yang berpusat di Jl. Sidokapasan X No. 16, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Jawa Timur tersebut, mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA Ta’miriyah.

Program Tasmi' ini menjadi salah satu program unggulan yang digagas oleh LPPA Ta’miriyah Bil Qolam guna menguji kelancaran (mutqin) hafalan para siswa. Sesuai dengan mottonya, yaitu "Menatap Masa Depan Gemilang, Siapkan Generasi Pewaris Akhlak Nabi", kegiatan ini diharapkan tidak hanya sekadar melatih hafalan, melainkan juga menanamkan karakter islami yang kuat pada diri siswa sejak dini.

Pihak sekolah dan panitia mengungkapkan bahwa keberhasilan Muhammad Hasyim Ashari merupakan sebuah ikhtiar nyata dalam menjaga kesucian kalam Allah SWT.

"Sebuah ikhtiar kecil menjaga Kalam Ilahi, dibaca sekali duduk dengan penuh kesungguhan. Semoga menjadi cahaya, keberkahan, dan awal langkah menuju generasi Qur’ani," tulis pesan penuh doa dari pihak sekolah saat membagikan momen tersebut.

Sebagai bentuk apresiasi serta motivasi bagi siswa-siswi lainnya, dokumentasi penampilan Tasmi’ dari Ananda Muhammad Hasyim Ashari ini juga dipublikasikan melalui kanal YouTube resmi sekolah agar dapat disaksikan serta didukung oleh orang tua murid dan masyarakat luas.

Melalui program yang konsisten diadakan setiap pekan ini, SD Ta’miriyah Surabaya yang berlokasi strategis di kawasan Simokerto tersebut terus berkomitmen untuk mengintegrasikan pendidikan akademik yang berkualitas dengan penguatan spiritual berbasis Al-Qur’an bagi seluruh peserta didiknya. (tim/Red)

Dua personel terbaik Polres Ngawi yang mewakili Kontingen Polda Jawa Timur, yakni
Bripka Eko Arif Susilo dan Brigadir Satrio Aji Pawenang.

Keduanya berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan meraih Juara II Kata Beregu Bela Diri Polri dalam event bergengsi Kapolri Cup 2026.

Keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Polres Ngawi sekaligus membuktikan bahwa personel Polri tidak hanya profesional dalam pelaksanaan tugas kepolisian, namun juga mampu berprestasi di bidang olahraga dan bela diri di tingkat nasional.

Kapolres Ngawi Prayoga Angga Widyatama, S.I.K., M.Si., menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas capaian yang diraih kedua personelnya tersebut.

"Selamat dan sukses. Prestasi ini merupakan hasil dari kerja keras, disiplin, semangat latihan, serta dedikasi yang tinggi," ungkap AKBP Prayoga, Rabu (20/5/26).

Ia berharap, semoga capaian ini menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus berprestasi dan memberikan yang terbaik bagi institusi Polri.

Prestasi tersebut sekaligus menjadi bukti nyata semangat personel Polres Ngawi Polda Jatim dalam membawa nama baik institusi di kancah nasional melalui sportivitas, disiplin, dan jiwa juang yang tinggi.

Peristiwa ini bermula ketika SI berniat membatalkan pesanan baju batik karena dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan awal serta kualitas bahan yang dianggap kurang baik. Melalui pesan aplikasi WhatsApp, SI berinisiatif mengajak YN pemilik usaha YN Collection untuk bertemu langsung guna menyelesaikan pembatalan tersebut secara baik-baik. Berdasarkan informasi yang dihimpun, keduanya telah saling mengenal lama dan ini bukan kali pertama SI memesan baju kepada YN.

Bukannya mendapat solusi di lokasi pertemuan, SI mengaku justru mendapat tekanan hebat. Ia diduga dipaksa oleh YN untuk tetap membeli dan melunasi baju batik sebanyak 50 potong dengan total nilai mencapai Rp5.000.000. Karena merasa tidak membutuhkan barang sebanyak itu, SI menolak secara halus dan menawarkan uang kompensasi ganti rugi pembatalan sebesar Rp1.000.000.

"Saya tanya ke dia, 'Biasanya kalau ada orang yang membatalkan pesanan itu dikasih berapa?' Terus YN bilang, 'Rp1 juta.' Ya sudah, saya bilang oke saya kasih Rp1 juta untuk pembatalan pesanan saya. Tetapi YN tiba-tiba menolak dan tetap memaksa agar semua batik dibeli. Dia bahkan bilang, 'Kalau uang kamu saya hamburkan (bagaimana),'" ujar SI kepada awak media saat dikonfirmasi di kediamannya, Senin malam 18/05/26.

Melihat SI bersikeras menolak, YN langsung naik pitam dan berteriak menuduh SI sebagai "penipu" di depan umum guna menarik perhatian warga sekitar. Situasi sempat memanas ketika seorang petugas juru parkir (jukir) di lokasi diduga ikut campur membela penjual.

Namun, setelah jukir tersebut menyaksikan sendiri iktikad baik SI yang menyodorkan uang Rp1.000.000 sebagai ganti rugi, oknum jukir tersebut langsung terdiam dan berusaha menonaktifkan diri dari pertikaian.

"Kalau begitu ini bukan penipu, beliau punya iktikad baik mau ngasih ganti rugi," tegas jukir tersebut ditirukan SI, sembari bergeser perlahan menghindari perdebatan kedua belah pihak.

SI kemudian sempat menantang YN untuk menyelesaikan masalah ini ke Polsek terdekat, namun YN menolak dibawa ke jalur hukum. Meski begitu, insiden tersebut menyisakan trauma bagi keluarga SI akibat adanya dugaan ancaman bahwa video rekaman korban di lokasi akan diviralkan.

"Begitu sampai di rumah, istri saya tanya bagaimana urusan pesanannya. Saya jawab belum selesai, malah saya diancam mau diviralkan. Istri saya ketakutan sampai tidak bisa tidur memikirkan masalah ini," tambah SI.

SI juga meluruskan tudingan bahwa dirinya berniat membeli 50 potong baju seharga Rp1.000.000. "Maaf, saya tidak gila pesan baju 50 biji dibayar Rp1 juta. Saya menyerahkan uang Rp1 juta itu murni untuk ganti rugi atau uang bensin karena pesanan baju batal dan tidak sesuai foto yang saya kirim ke YN. Bahkan, selang beberapa hari, ada salah satu warga yang masih kerabat menghubungi saya via WhatsApp, menyampaikan dugaan bahwa kualitas pakaian tersebut seperti baju bekas," tegasnya.

Di sisi lain, pihak YN Collection memberikan klarifikasi dan bantahan keras melalui kolom komentar di akun media sosial TikTok milik Hanif. YN membeberkan kronologi dari sudut pandangnya dan menyatakan bahwa pihaknya yang justru menjadi korban kerugian materiil dan waktu.

Menurut YN, SI secara sah telah memesan baju sebanyak 50 potong dan meminta pesanan tersebut untuk diantarkan langsung. Namun, setelah pesanan diantar jauh-jauh di tengah kondisi cuaca hujan, SI justru enggan melunasi dan hanya mau membayar sebesar Rp1.000.000.

"Bener bgtt dia memesan baju 50pcs mnta di anterin stelah di anterin jauh2 cma diduga mau bayar 1jt n pastinya admin tdk mau krn sudah menyiapkan 50pcs dgn ke adaan hujan2 tp sia2 n dirugikan," tulis komentar di akun resmi @yaniecollections.

YN juga membantah keras adanya intimidasi fisik maupun verbal di lokasi kejadian. Ia mengklaim bahwa narasi yang beredar telah diputarbalikkan oleh pihak SI.

"Mana ada cewek intimidasi cowok kk, Hoax ini. Ataga Britanya playing fiktim (victim) kk, tkut kesebar vid penipuan nya akhirnya ngajukan duluan dgn kronologis yg kebalik," ungkap YN dalam kolom komentar tersebut.

Berdasarkan penelusuran informasi lebih lanjut di lapangan, SI dan YN diketahui tinggal di satu wilayah kecamatan yang sama, hanya berbeda desa. Pihak keluarga besar mereka pun dipastikan sudah saling mengenal baik sejak lama.

Seorang narasumber yang merupakan tetangga di belakang kediaman YN dan enggan disebutkan namanya, turut membeberkan dinamika rekam jejak sosial YN di lingkungan sekitar yang dinilai kerap mengalami pasang surut emosional.

"YN itu memang sekarang sudah sukses semenjak ditinggal almarhum Abahnya. Terkait kehidupan pribadinya, ia diduga sudah beberapa kali membina rumah tangga namun tidak bertahan lama," ujar Narasumber tersebut.

Lebih lanjut, narasumber itu juga menyebutkan klaim masa lalu yang pernah diceritakan oleh YN sendiri mengenai relasi personalnya di masa lalu dengan salah satu figur publik di daerah Bangkalan, yang hingga kini keabsahan ceritanya masih menjadi perbincangan di kalangan terbatas.

Hingga berita ini diturunkan, perselisihan bisnis berbasis pesanan personal ini belum dilaporkan secara resmi ke aparat penegak hukum. Kedua belah pihak terpantau masih bertahan pada versi kronologi dan argumentasi masing-masing.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, media ini terus membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak-pihak terkait yang ingin memberikan Hak Jawab ataupun Hak Koreksi secara resmi guna keberimbangan informasi lebih lanjut.

Bersambung...

Dugaan tersebut muncul setelah pihak keluarga menyampaikan adanya permintaan uang hingga puluhan juta rupiah oleh oknum aparat, yang disebut sebagai syarat untuk mendapatkan skema “rehabilitasi”.

Dugaan Tawar-Menawar Nominal

Berdasarkan informasi yang dihimpun tim investigasi, dua tersangka lainnya, N dan T, disebut sempat dimintai uang sebesar Rp50 juta per orang. Namun karena pihak keluarga hanya mampu menyediakan Rp20 juta, proses hukum keduanya tetap berlanjut.

Sementara itu, Rosi diduga memperoleh perlakuan berbeda. Salah satu pihak keluarga menyebut bahwa Rosi telah dipulangkan setelah menyerahkan sejumlah uang.

“Iya sudah direhab. Untuk Rosi dikenakan Rp.20 juta dan sekarang sudah pulang. Uang diserahkan malam hari di Polda setelah dari Surabaya,” ungkap sumber keluarga, Rabu (29/4/2026).

Keterangan tersebut juga menyebut adanya penyerahan map yang diarahkan ke lembaga rehabilitasi di wilayah Buring, Kota Malang, yang memunculkan pertanyaan terkait prosedur resmi yang dijalankan.

Kasus ini memunculkan sejumlah pertanyaan serius terkait mekanisme penanganan perkara narkotika, di antaranya:

Standar Operasional Prosedur (SOP): Apakah dibenarkan adanya penyerahan uang secara langsung kepada aparat dalam proses rehabilitasi?

Dasar hukum: Apakah ada ketentuan yang membolehkan perubahan penanganan perkara melalui mekanisme non-formal seperti ini?

Proses rehabilitasi: Mengacu pada Peraturan BNN RI Nomor 1 Tahun 2019, rehabilitasi memiliki tahapan dan durasi tertentu. Mengapa dalam kasus ini terkesan berlangsung cepat?

Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan keterangan resmi. Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Timur, Muhammad Kurniawan, belum merespons konfirmasi yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp, meski pesan terpantau telah diterima.

Apabila dugaan ini terbukti, praktik semacam ini berpotensi mencederai prinsip penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Di tengah upaya reformasi menuju Polri yang Presisi, isu seperti ini menjadi perhatian serius publik.

Tim investigasi menyatakan masih terus menelusuri data dan keterangan tambahan guna memastikan validitas informasi serta membuka ruang klarifikasi dari semua pihak terkait.

      "FIAT JUSTICE RUAT COELOEM"

Namun tanpa disadari handphone miliknya telah dibawa kabur oleh pelaku yang diduga memanfaatkan kelengahan situasi.

Menurut informasi yang dihimpun, "Saat Itu ada seorang pemuda berbaju merah ingin membeli minuman sebanyak 40, kemudian saat sudah disiapkan semuanya tersangka menyuruh saya untuk mengambil kardus buat disiapkan pesenan ya. Saat saya ingin mengambil kardus akhirnya pelaku langsung mengambil hanphone saya akhirnya menyadari handphone miliknya hilang. 

Akibat kejadian itu, korban langsung melaporkan kepada Polsek Kenjeran Supaya Tersangka berhasil diamankan karena korban mengalami kerugian berupa satu unit handphone seharga 2.5 juta yang berisi data pribadi dan kebutuhan pekerjaan sehari-hari. 

"Harapan saya semoga kepolisian bisa serius dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka, supaya ada efek jera dan supaya tersangka berhasil diamankan " Imbuhnya.

Hingga berita ini diterbitkan semoga Polsek Kenjeran bisa serius dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka yang sudah mencuri handphone korban.

Peristiwa ini bermula ketika inisial SI berniat membatalkan pesanan baju batiknya karena dirasa tidak sesuai. Melalui pesan WhatsApp, inisial SI berinisiatif mengajak inisial YN untuk bertemu langsung guna menyelesaikan pembatalan tersebut secara baik-baik.

Bukannya mendapat solusi, di lokasi pertemuan inisial SI justru mendapat tekanan hebat. Diduga Korban mengaku dipaksa oleh inisial YN untuk memborong baju batik sebanyak 50 biji dengan total nilai mencapai Rp5.000.000.

Karena merasa tidak membutuhkan barang sebanyak itu, inisial SI menolak secara halus dan menawarkan uang kompensasi pembatalan secara damai sebesar Rp1.000.000.

"Saya tanya, 'Biasanya orang yang membatalkan pesanan itu dikasih (ganti rugi) berapa 1jt,"tegas YN 

oke saya kasih Rp1 juta untuk pembatalan pesanan saya.' Tetapi inisial YN menolak dan tetap memaksa agar semua batik dibeli," ujar SI.

Melihat korban bersikeras menolak, inisial YN langsung naik pitam. Ia melakukan intimidasi dengan meneriaki inisial SI sebagai "penipu" di depan umum guna memancing perhatian warga sekitar dan mempermalukan korban di tempat kejadian.

Situasi sempat makin memanas ketika seorang petugas parkir di lokasi turut campur dan membela pihak penjual. Namun, setelah petugas parkir tersebut menyaksikan sendiri bahwa inisial SI sebenarnya memiliki iktikad baik dengan memberikan uang ganti rugi Rp1.000.000, oknum jukir tersebut langsung terdiam dan tidak berkutik.

Merasa diperas dan dirugikan, inisial SI  juga menantang balik inisial YN untuk menyelesaikan masalah ini di Polsek terdekat. Mendengar tantangan ke jalur hukum tersebut, inisial YN yang semula agresif mendadak panik dan menolak dibawa ke kantor polisi.

Meski kasus belum terselesaikan, intimidasi tersebut menyisakan trauma mendalam bagi keluarga korban. Inisial YN sempat mengancam akan memviralkan video korban.

"Begitu sampai di rumah, istri saya tanya bagaimana urusan pesanannya. Saya jawab belum selesai, malah saya diancam mau diviralkan. Istri saya ketakutan sampai tidak bisa tidur memikirkan masalah ini," ujar inisial SI ke awak media.

Melalui kejadian ini, inisial SI berharap kisahnya bisa menjadi pelajaran agar masyarakat lebih waspada terhadap modus operandi pemaksaan pembeli dan intimidasi yang dilakukan oleh oknum pedagang nakal.

, PortalNusantaraNews.co.id Diduga Seorang warga Surabaya berinisial SI melaporkan aksi tidak menyenangkan dan intimidasi yang dialaminya dari seorang pedagang baju batik berinisial YN collection (pemilik usaha) di Jalan Raya Pasar Tonaan Binoh Binoh Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan meresahkan ini terjadi pada Sabtu malam (16/05/2026) di area pertokoan Indomaret Burneh, Bangkalan.

Peristiwa ini bermula ketika inisial SI berniat membatalkan pesanan baju batiknya karena dirasa tidak sesuai. Melalui pesan WhatsApp, inisial SI berinisiatif mengajak inisial YN untuk bertemu langsung guna menyelesaikan pembatalan tersebut secara baik-baik.

Bukannya mendapat solusi, di lokasi pertemuan inisial SI justru mendapat tekanan hebat. Diduga Korban mengaku dipaksa oleh inisial YN untuk memborong baju batik sebanyak 50 biji dengan total nilai mencapai Rp5.000.000.

Karena merasa tidak membutuhkan barang sebanyak itu, inisial SI menolak secara halus dan menawarkan uang kompensasi pembatalan secara damai sebesar Rp1.000.000.

"Saya tanya, 'Biasanya orang yang membatalkan pesanan itu dikasih (ganti rugi) berapa 1jt,"tegas YN 

oke saya kasih Rp1 juta untuk pembatalan pesanan saya.' Tetapi inisial YN menolak dan tetap memaksa agar semua batik dibeli," ujar SI.

Melihat korban bersikeras menolak, inisial YN langsung naik pitam. Ia melakukan intimidasi dengan meneriaki inisial SI sebagai "penipu" di depan umum guna memancing perhatian warga sekitar dan mempermalukan korban di tempat kejadian.

Situasi sempat makin memanas ketika seorang petugas parkir di lokasi turut campur dan membela pihak penjual. Namun, setelah petugas parkir tersebut menyaksikan sendiri bahwa inisial SI sebenarnya memiliki iktikad baik dengan memberikan uang ganti rugi Rp1.000.000, oknum jukir tersebut langsung terdiam dan tidak berkutik.

Merasa diperas dan dirugikan, inisial SI  juga menantang balik inisial YN untuk menyelesaikan masalah ini di Polsek terdekat. Mendengar tantangan ke jalur hukum tersebut, inisial YN yang semula agresif mendadak panik dan menolak dibawa ke kantor polisi.

Meski kasus belum terselesaikan, intimidasi tersebut menyisakan trauma mendalam bagi keluarga korban. Inisial YN sempat mengancam akan memviralkan video korban.

"Begitu sampai di rumah, istri saya tanya bagaimana urusan pesanannya. Saya jawab belum selesai, malah saya diancam mau diviralkan. Istri saya ketakutan sampai tidak bisa tidur memikirkan masalah ini," ujar inisial SI ke awak media.

Melalui kejadian ini, inisial SI berharap kisahnya bisa menjadi pelajaran agar masyarakat lebih waspada terhadap modus operandi pemaksaan pembeli dan intimidasi yang dilakukan oleh oknum pedagang nakal.

“Seorang Kapolsek tidak hanya dituntut mampu menjaga stabilitas kamtibmas di wilayahnya, tetapi juga harus menjadi teladan dalam disiplin, semangat hidup sehat, dan prestasi. Apa yang diraih Iptu Esterlina membuktikan bahwa personel Polri mampu menjalankan tugas negara sekaligus berprestasi di tingkat internasional,” ucap Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., dilansir dari Tribratanews Polri, Kamis (14/5).

     "FIAT JUSTICE RUAT COELOEM"

Kronologi dan Modus Pemotongan

Berdasarkan aduan dari sejumlah orang tua siswa, mereka diminta menyetorkan uang sebesar Rp25.000 Ribu dari dana PIP yang baru dicairkan. Saat orang tua mempertanyakan kebijakan tersebut, oknum di sekolah berdalih bahwa uang itu akan digunakan sebagai biaya pengganti uang lembur pengurusan administrasi.

Kasus ini memicu keras dari masyarakat, salah satunya dari ketuan Forum Pemuda Bangkalan (MK) menilai alasan "uang lembur" sama sekali tidak dibenarkan dalam aturan penyaluran bantuan pemerintah.

"Dana PIP itu hak mutlak siswa miskin untuk keperluan sekolah mereka, tidak ada kamusnya dipotong untuk uang lembur atau administrasi apa pun. Ini jelas dugaan pungli," tegas perwakilan Forum Pemuda Bangkalan, Minggu (17/05/2026)

Dinas Pendidikan Diminta Tegas

Kasus ini kini menjadi perhatian serius dan dipertanyakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan. Pihak MK mendesak agar Dinas Pendidikan tidak tinggal diam dan segera turun tangan melakukan investigasi ke SDN Dlemer.

Untuk memberikan efek jera bagi oknum yang tidak bertanggung jawab, Forum Pemuda Bangkalan menyatakan akan segera membawa kasus ini ke jalur hukum. Mereka sedang mengumpulkan bukti-bukti pendukung untuk melaporkan oknum sekolahan tersebut ke pihak berwajib dalam waktu dekat.

Dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp25.000 dengan dalih uang lembur Oknum pihak SDN Dlemer terduga pelaku orang tua siswa korban dan Forum Pemuda Bangkalan pihak yang mengadukan melapor Kejaksaan Negeri Bangkalan SDN Dlemer, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Diketahui berdasarkan aduan orang tua siswa yang mencuat baru,,  ini (Mei 2026).

Oknum sekolah memotong dana tersebut dengan alasan klasik sebagai upah lelah atau "uang lembur" pengurusan Orang tua siswa diminta menyetor Rp.25.000,00 setelah mencairkan dana. 

Forum Pemuda Bangkalan merespons hal ini dengan berencana melaporkan kasus tersebut ke aparat penegak hukum agar ada efek jera.

.(Pewarta: MK)

    "FIAT JUSTICE RUAT COELOEM"

Pernyataan itu disampaikan Mashudi saat memberikan keterangan pers di hadapan awak media. “Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari media pada pagi hari ini. Bahwa seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan se-Indonesia hari ini berikrar,” ujar Mashudi.

Mashudi merinci, ikrar tersebut diikuti oleh semua unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Mulai dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham, Kepala Rumah Tahanan Negara, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, hingga Kepala Balai Pemasyarakatan.

“Baik itu Kakanwil, Karutan, LPKA, termasuk Ka LPP, dengan Kabapas, hari ini berikrar,” tegasnya.  

Ikrar serentak ini menandakan upaya konsolidasi dan penyamaan komitmen di tubuh Ditjen PAS. Meski belum dirinci isi ikrar tersebut, pernyataan Dirjen PAS mengindikasikan langkah penguatan integritas dan kinerja jajaran pemasyarakatan dari pusat hingga daerah.

Kegiatan berlangsung di area terbuka dengan latar Gedung Wascock, Jakarta, dan dihadiri puluhan pejabat Ditjen PAS berseragam dinas.

Hingga berita ini diturunkan, Humas Ditjen Pemasyarakatan belum merilis poin-poin resmi isi ikrar. Kompas.com masih berupaya mengonfirmasi detail substansi ikrar kepada pihak Ditjen PAS. (Red)

      "FIAT JUSTICE RUAT COELOEM"

Mengingat perihal ini awakmedia mengkonfirmasikan kepada Kasat Lantas AKBP Galih Bayu Aditya via aplikasi WhatsApp, namun beliau, mengabaikan, diam seribu kata, Sabtu 16/05/2026 sekira pukul 11:35 Wib.

Peristiwa ini bermula dari kecelakaan yang terjadi pada Rabu malam (06/05/26) sekira pukul 23:35 WIB. Kecelakaan tersebut melibatkan dua sepeda motor Honda Beat di kawasan Kedinding, wilayah Jerenang, jalur arah Madura-Surabaya.

Dua pihak yang terlibat berinisial A, warga Menganti yang mengendarai Honda Beat bernomor polisi W 2331 FH, dan AL, warga Pandegiling yang mengendarai Honda Beat tanpa plat nomer.

Setelah sempat tertunda, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai. Pada Jumat (15/05/26) sekira pukul 13:00 WIB, mereka mendatangi Pos Polantas Polrestabes Surabaya di Jalan Raya Perak Barat untuk mengurus penahanan kendaraan.

Di pos Polantas tersebut,  mereka menemui oknum anggota Satlantas berinisial NG. Oknum tersebut memang mengarahkan kedua belah pihak untuk memediasi kasus secara kekeluargaan. Akan tetapi  ironisnya, mediasi tersebut diduga disusupi praktik pungutan liar (Pungli).

Berdasarkan keterangan yang dihimpun awak media dari salah satu korban yang merasa kecewa, oknum inisial NG menjanjikan akan mengeluarkan kendaraan yang ditahan dengan syarat adanya "dana pelicin".

"Saya bantu kendaraanmu bisa dibawa pulang, asalkan ada dana pelicin sejumlah jutaan rupiah," ujar sumber menirukan ucapan oknum polisi tersebut.

Kekecewaan warga memuncak lantaran lantaran mereka dimintai uang sebesar Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) hanya untuk mengeluarkan satu unit sepeda motor. Padahal, kedua belah pihak sudah sepakat berdamai dan menyelesaikan perkara secara kekeluargaan.

Anehnya lagi, selama proses penahanan kendaraan pasca-kecelakaan hingga sekian hari, pihak kepolisian tidak menerbitkan atau tidak dilengkapi surat tilang resmi sebagai dasar hukum penahanan barang bukti.

Merasa diduga adanya unsur  pemerasan dan diperlakukan tidak adil oleh penegak hukum yang seharusnya mengayomi, salah satu pihak akhirnya memilih menceritakan kejadian ini kepada awak media. 

"Sebelum sholat Jum'at yang datang sudah bergantian orang masuk dan keluar kantor Pos Polantas tersebut," tegasnya 

Hingga berita ini diturunkan, pihak Satlantas Polrestabes Surabaya belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan pelanggaran kode etik dan praktik pungli yang dilakukan oleh oknum anggotanya tersebut. (Tim/red)

     "FIAT JUSTICE RUAT COELOEM"

Kegiatan dilaksanakan di Jalan Raya H. Muhamad Noer, Tambak Agung Be’engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, mulai pukul 21.30 WIB, berdasarkan informasi awal dari jajaran intelijen Kodaeral V terkait dugaan peredaran rokok ilegal.

Operasi dipimpin oleh Dantim SFQR Lanal Batuporon dengan melibatkan unsur intelijen dan Polisi Militer Angkatan Laut dalam rangka pengawasan serta penegakan hukum di wilayah strategis.

Sebelum pelaksanaan pemeriksaan, tim terlebih dahulu melaksanakan apel kelengkapan, kemudian bergerak ke titik penyekatan di jalur Suramadu arah Madura–Surabaya.

Sekitar pukul 22.05 WIB, petugas mulai melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan roda empat dan kendaraan angkutan yang melintas. Dari hasil pemeriksaan, tim mengamankan 15 unit kendaraan yang terdiri dari mobil pribadi, kendaraan box ekspedisi, minibus elf, dan truk angkutan.

Dari kegiatan tersebut, petugas juga mengamankan 311 ball rokok yang diduga tanpa pita cukai resmi. Selain itu, dilakukan pendataan terhadap 18 orang yang terdiri dari 14 laki-laki dan 4 perempuan untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.

Barang bukti rokok tersebut diduga akan diedarkan ke sejumlah wilayah di Jawa Timur hingga luar daerah, di antaranya Surabaya, Gresik, Pasuruan, Mojokerto, serta wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Pemeriksaan selesai pada pukul 01.30 WIB dan seluruh tim kembali ke Mako Lanal Batuporon pada pukul 02.10 WIB dalam keadaan aman dan lengkap.

Seluruh barang bukti kemudian diamankan di Mako Lanal Batuporon sebelum dilakukan penyerahan resmi kepada pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk proses penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Komandan Lanal Batuporon menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen TNI AL dalam mendukung penegakan hukum di wilayah kerja.

“Barang bukti berupa rokok tanpa pita cukai beserta kendaraan pengangkut telah kami serahkan kepada Bea Cukai untuk proses pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut,” ujar Komandan Lanal Batuporon Letkol Laut (P) Ari Wibowo, S.E., M.Tr.Opsla.

Serah terima berita acara dilakukan di Mako Lanal Batuporon sebagai bentuk sinergi antarinstansi dalam penegakan hukum.

Potensi kerugian negara akibat peredaran rokok tanpa cukai tersebut diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Selanjutnya, pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan melakukan pendalaman serta pemeriksaan lanjutan terhadap barang bukti maupun pihak terkait sesuai prosedur hukum yang berlaku.

     "FIAT JUSTICE RUAT COELOEM"

Sorotan publik semakin meluas setelah video itu beredar di media sosial dan memunculkan kritik terhadap sikap wakil rakyat yang dianggap tidak mencerminkan etika dan tanggung jawab sebagai pejabat publik.

Menanggapi polemik tersebut, Aliansi Madura Indonesia (AMI) menyampaikan sikap tegas. Ketua AMI, Baihaki Akbar, SE., SH., meminta Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, segera mengambil tindakan terhadap oknum anggota DPRD Jember tersebut.

"Perilaku seperti itu sangat memalukan dan mencederai kepercayaan masyarakat. Apalagi rapat yang dibahas menyangkut kesehatan dan stunting. Ini tidak pantas dilakukan oleh seorang wakil rakyat," ujar Baihaki Akbar dalam keterangannya.

AMI mendesak DPP Gerindra untuk segera mencopot dan memecat kader yang bersangkutan apabila terbukti melakukan pelanggaran etik. Menurut Baihaki, ketegasan partai diperlukan agar marwah dan nama baik Gerindra tetap terjaga di mata publik.

Ia menilai, apabila kasus tersebut dibiarkan tanpa sanksi tegas, maka dapat menimbulkan anggapan bahwa partai tidak serius dalam menjaga disiplin dan etika kadernya.

"Jangan sampai tindakan oknum ini merusak marwah partai dan mempermalukan nama besar Gerindra. Kami meminta Bapak Prabowo Subianto turun tangan dan memberikan sanksi tegas," tegasnya.

Sementara itu, pihak DPRD Jember dan Partai Gerindra sebelumnya dikabarkan akan memproses kasus tersebut melalui mekanisme etik internal. Oknum anggota DPRD yang videonya viral juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas tindakannya yang dianggap tidak pantas.

    "FIAT JUSTICE RUAT COELOEM"

Ketua Forum Pemuda Bangkalan, MK, menyatakan pihaknya menemukan yang  terindikasi kuat adanya penyelewengan distribusi yang menyebabkan bantuan tersebut tidak tepat sasaran.

Ketua Forum Pemuda Bangkalan (MK) dan warga penerima manfaat didugaan ada penyelewengan bantuan beras Bulog yang tidak tepat sasaran dan kendala teknis pada sistem verifikasi.

Terjadi pada periode penyaluran bantuan sosial terbaru (Mei 2026) Banyak aduan mengenai nama penerima yang tidak tepat(sasaran) serta adanya dugaan manipulasi data (Pembodohan Masyarakat).

MK mengendus adanya "aroma busuk" atau praktik ilegal dalam distribusi dan berencana melaporkan temuan ini kepada pihak pihak terkait, hingga dimeja hijaukan sesuai prosedurl hukum.

Berdasarkan aduan yang diterima Oleh Forum Pemuda Bangkalan, banyak warga yang seharusnya menerima bantuan justru tercoret, sementara beras didistribusikan kepada pihak yang namanya tidak tercantum dalam daftar penerima resmi Terdapat laporan dari petugas operator sistem yang mengeluhkan kesulitan saat melakukan input data verifikasi.

"Petugas bagian sistem mengeluh tidak bisa masuk (login) atau gagal saat memasukkan data verifikasi, yang diduga menjadi celah terjadinya ketidak sesuaian data di lapangan," ujar MK.

Langkah Hukum

Menyikapi hal ini, MK menegaskan bahwa masalah ini bukan sekadar kendala teknis biasa, melainkan ada indikasi unsur kesengajaan atau penyelewengan. 

Forum Pemuda Bangkalan dalam waktu dekat akan membawa bukti-bukti aduan warga ke pihak kepolisian atau instansi terkait untuk diproses secara hukum.

Dimana yang sudah tertuangkan dalam  UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin:

Pasal 43 ayat (1): Setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin (termasuk bansos) dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda maksimal Rp500 juta.

Pasal 42: Mengatur pidana bagi pihak yang memalsukan data verifikasi dan validasi untuk mendapatkan bansos.

Forum Pemuda Bangkalan meminta pemerintah daerah dan Bulog Kabupaten Bangkalan  untuk mengevaluasi total sistem distribusi di Bangkalan agar hak rakyat miskin tidak dirampas oleh oknum yang tidak bertanggujawab". ujarnya.(MK)

    "FIAT JUSTICE RUAT COELOEM"