BANGKALAN, PortalNusantaraNews.co.id Puluhan Ormas yang tergabung dalam organisasi mendatangi kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan, Senin 15/12/2025, sekira pukul 10:00Wib.
Mereka menuntut pemerintah dinas pertanian turun dari jabatanya agar para petani tidak dirugikan terkait pupuk subsidi tetap ada dan jangan sampai langka, penjualan pupuk harus sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Baca juga: Ananda Zahra: Diduga Korban Mal Praktik Perawat dan Sang Dokter di Puskesmas Cilodong
Selain itu, ormas Formades juga meminta agar Dinas Pertanian turun tangan terkait dugaan permainan harga serta penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubisidi, agar pupuk bersubsidi tersebut terarah di setiap desa.
Para Ormas yang tergabung demontrasi Hari ini mengingatkan, jangan sampai petani di kabupaten Bangkalan yang menjadi tumbal maupun korban dari oknum oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga para petani tidak dirugikan serta mengalami gagal tanam apalagi terjadi gagal panen.
“Faktanya, ada beberapa kecamatan mengalami kelangkaan pupuk, meskipun dilakukan pengawasan oleh pihak Komisi Pengawasan Pupuk, kami merasa terpanggil terkait penyaluran pupuk bersubsidi tidak merata, dikarenakan masih banyak keluhan dari para petani, ujar ketua (Nasiruddin) di sela demontrasi.
Dan Hasin Wakil Ketua Baskara menjelaskan, fenomena dalam kelangkaan pupuk ini, membuat para petani terancam gagal tanam dan gagal panen karena mengalami kelangkaan pupuk.
Sehingga para petani membeli ke pengecer, dengan harga sangat mencekik petani
"Dari harga normal per sak Rp.95ribu, dipengecer menjual ke petani melambung tinggi Rp.140ribu, hingga Rp.150ribu, ungkap Hasin".
Hasin sangat menyesali dengan adanya dinamika penyaluran pupuk diduga tidak merata sehingga pupuk langka, meskipun ada KPPP yang melakukan pengawasan. Semestinya, "tak usah nunggu laporan kalau kenyataannya langka", seru nya.
"Hasin protes keras dengan suara lantang, kok bisa langka, tegasnya.
Baca juga: Polres Probolinggo Kota Cegah Bullying, Beri Edukasi Pelajar di Sejumlah Sekolah
Bahkan petani kelimpungan meski sudah sesuai RDKK.”
Ini semua permainan yang di dalangi oleh Pak CHK selaku distributor.
Sehingga menjadi sorotan tajam publik bahwa di Kabupaten Bangkalan terindikasi "MAFIA PUPUK BERSUBSIDI".
Tim ormas yang tergabung meminta PLT Kadis Pertanian mundur dari jabatanya. Tidak bisa mengurus Dinas Pertanian, dan semua dipecat dari gapoktan atau penyuluh jangan duduk manis di kantor tidak pernah turun ke masyarakat.
Plt Kepala Dinas Pertanian Bangkalan, mengatakan dalam penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani sudah diawasi secara terkoordinasi dan komprehensif melalui KPPP.
Semua pupuk bersubsidi sesuai rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK),” papar Plt sudah melakukan pengawalan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi agar terarah.
Salah satunya dengan pengawalan terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat kecamatan.
Menurut salah satu Anggota LSM Baskara apa yang dikatakan semua pengawasan dilakukan berdasarkan laporan produsen, distributor atau yang diterima dari petani.
"Semua itu BOHONG Dinas Pertanian tidak berani menujukan bukti bukti yang kami minta, apalagi dia tidak pernah turun kelapangan semua permainan, bapak Kabid dalang semua ini, ujar Hasin.
“Memang dilematis penyaluran pupuk bersubsidi".
"Kalau ditemukan adanya penyimpangan, laporkan saja ke kejaksaan, dengan bukti bukti yang akurat, dari kiosnya, siapapun pelakunya, pasti diproses,” ungkap tim ormas tergabung.
Editor : Redaksi