BANGKALAN, PortalNusantaraNews.co.id Dengan beredarnya berita (LSM) Suara Mitra Madura, Angkat bicara Pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bangkalan mulai menuai sorotan tajam. Proyek nasional yang digadang-gadang sebagai penggerak ekonomi desa itu kini diselimuti tanda tanya besar, terutama terkait transparansi anggaran dan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pelaksanaannya.
Diketahui, PT Agrinas Pangan Nusantara mendapat mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk membangun sekitar 80 ribu gedung KDMP di seluruh Indonesia, dengan skema kerja sama bersama TNI. Setiap unit gedung disebut menelan anggaran fantastis, yakni sekitar Rp1,6 miliar.
Baca Juga: Polres Probolinggo Kota Cegah Bullying, Beri Edukasi Pelajar di Sejumlah Sekolah
Dana pembangunan tersebut bersumber dari pinjaman Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang disalurkan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara. Namun yang menjadi sorotan, kewajiban pembayaran cicilan pinjaman justru dibebankan kepada Koperasi Desa Merah Putih melalui Dana Desa.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius. Jika desa yang menanggung beban pembayaran, mengapa pemerintah desa tidak dilibatkan secara penuh sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan? Sebaliknya, PT Agrinas justru menggandeng TNI, padahal secara regulasi TNI bukanlah kontraktor proyek sipil.
Merujuk Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang telah diperbarui menjadi UU Nomor 3 Tahun 2025, tugas pokok TNI adalah menjaga pertahanan negara, bukan mengerjakan proyek konstruksi komersial.
Sorotan makin tajam ketika masuk pada rincian anggaran. Secara nasional, biaya pembangunan KDMP diperkirakan Rp1,6 miliar per unit, mencakup gudang, gerai, kendaraan operasional, hingga kelengkapan lainnya.
Namun di Kabupaten Bangkalan, dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang beredar, nilai pekerjaan fisik gudang KDMP tercatat hanya sekitar Rp1.099.615.763. Artinya, terdapat selisih kurang lebih Rp600 juta yang hingga kini tidak diketahui peruntukan maupun pos penggunaannya.
“Selisih anggaran ini yang menjadi pertanyaan besar. Disimpan di mana dan digunakan untuk apa?” ujarnya korlap LSM Suara Mitra Madura Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Jawa Timur.
Ia juga mengungkap adanya informasi tidak resmi dari seorang kontraktor yang mengaku sempat ditawari mengerjakan proyek KDMP dengan potongan anggaran mencapai 40 persen.
“Informasi ini tentu belum bisa dijadikan bukti, tapi juga tidak bisa diabaikan. Pola potong-memotong anggaran dalam proyek negara sudah menjadi rahasia umum. Tidak terlihat bentuknya, tapi baunya sering tercium,” tegasnya.
Menurutnya, ruang kosong pengawasan inilah yang seharusnya diisi oleh aparat penegak hukum dan masyarakat, sebelum proyek ini benar-benar merugikan masyarakat bangkalan.
Baca Juga: Untuk Keselamatan, Polres Lamongan Ramp Check Bus Pariwisata Jelang Harlah NU
Kekhawatiran lain muncul soal kualitas bangunan. Korlap Suara Mitra Madura menilai, jika terjadi pemangkasan anggaran, maka dampaknya hampir pasti pada pengurangan spesifikasi material.(31/1/2026)
Sebagai contoh, pada RAB disebutkan anggaran struktur bawah mencapai Rp192.281.146. Namun di lapangan, sejumlah pekerjaan berpotensi dialihkan ke sistem swadaya, mulai dari penggalian pondasi, lantai kerja pondasi, hingga pembesian yang dicampur ukuran dan kualitasnya.
“Ini harus didokumentasikan sejak awal. Jangan sampai nanti gedung sudah berdiri, tapi kualitasnya jauh dari standar,” katanya.
Ia juga mempertanyakan rasionalitas anggaran secara umum. “Gedung ukuran 20×30 meter, apakah realistis menghabiskan dana sampai Rp1,6 miliar? Ini yang harus diawasi bersama.”
Keterlibatan TNI dalam proyek KDMP juga tak luput dari kritik. Selama ini, TNI dikenal aktif dalam kegiatan gotong royong dan pembangunan berbasis padat karya. Namun pada proyek KDMP, semangat itu dinilai memudar.
“Kalau anggaran kecil, gotong royong. Kalau anggaran besar, proyek diborong. Kalimat itu seolah menggambarkan kondisi hari ini,” sindirnya.
Ia menegaskan, masyarakat merindukan TNI yang fokus mengayomi dan melindungi rakyat, bukan TNI yang disibukkan dengan proyek pembangunan gedung.
“Dulu TNI adalah singa penjaga republik. Hari ini, publik berharap TNI kembali ke khitahnya, bukan larut dalam pusaran proyek KDMP,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak PT Agrinas Pangan Nusantara maupun instansi terkait mengenai rincian anggaran dan mekanisme pelibatan TNI dalam proyek KDMP di Bangkalan.(Team/Red)
pewarta MK
Editor : Redaksi
