JAKARTA, PortalNusantaraNews.co.id Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal ruang demokrasi di tanah air. Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum ditegaskan sebagai hak konstitusional setiap warga negara yang sepenuhnya dijamin dan dilindungi oleh undang-undang.
Baca Juga: Bukan Sekadar Akademik, SMA Kemala Taruna Bhayangkara Bangun Karakter Calon Pemimpin Masa Depan
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P., menyatakan bahwa Polri berkewajiban memberikan pelayanan dan pengamanan terbaik. Hal ini bertujuan agar setiap elemen masyarakat dapat menyuarakan aspirasinya dengan rasa aman, tanpa ada intervensi yang mencederai hak demokrasi.
"Kebebasan berpendapat adalah hak warga negara yang dijamin undang-undang. Polri berkomitmen memberikan pelayanan dan perlindungan agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan aman dan tertib," ujar Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya.
Mengedepankan Sisi Humanis
Dalam pelaksanaan pengamanan di lapangan, Polri memastikan akan meninggalkan pola-pola konfrontatif dan beralih sepenuhnya ke pendekatan yang humanis. Petugas kepolisian diinstruksikan untuk mengedepankan dialog, menghormati hak asasi manusia, serta bertindak sebagai pelayan masyarakat yang menjaga situasi tetap kondusif.
Kendati demikian, Polri juga mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat tidak bersifat mutlak tanpa batas. Pelaksanaannya harus tetap menghormati hak-hak warga negara lainnya serta wajib menjaga keamanan dan ketertiban umum. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan tindakan anarkis yang dapat merugikan fasilitas publik maupun kepentingan orang banyak.
Melalui sinergi dan kerja sama yang baik antara aparat penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat, Polri optimistis iklim demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan damai, tertib, dan matang.
Editor : Redaksi
