PROBOLINGGO, PortalNusantaraNews.co.id Praktik lancung diduga terjadi di lingkungan DPRD KabupatenProbolinggo. Oknum Ketua Komisi II berinisial RH, diduga dalang dari pemotongan anggaran pembangunan desa dengan persentase yang fantastis, mencapai 20% hingga 30ri total nilai bantuan.
Dugaan ini mencuat setelah awak media menemui beberapa Kepala Desa di kecamatan Dringu. dan oknum warga (tokoh masyarakat setempat) mengatakan adapula hingga 80% itu suatu hal yang biasa mas, celoteh Warga stempat.
Dalam keterangannya salah kades, oknum dewan di probolinggo sama saja, hanya satu seorang dewan di Probolinggo mas, kami (kades) merasa keberatan dan akan menolak adanya dana bantuan dari dewan, prihal maraknya pungutan liar (pungli) yang di dalangi oleh oknum dewan sendiri.
Berdasarkan investigasi tim di lapangan, modus yang digunakan adalah dengan memberikan tekanan kepada para kepala desa. Jika bantuan pembangunan desa cair, oknum tersebut meminta "jatah" preman. Apabila kepala desa menolak, proyek tersebut diancam akan dialihkan ke desa lain, melalui para kaki tangan untuk mengelabui warga desa setempat (dewan berlagak sok suci).
Kedua kepala desa inisial (SS), (SI) ada dugaan mewakili para kepala desa lainnya, menyatakan kekecewaan atas tindakan (RH) selaku ketua komisi II DPRD kabupaten Probolinggo, tanpa kecuali para kepala desa merasa resah dengan ada nya potongan 20% hingga 30hkan mereka yang teridentifikasi menjadi sasaran praktik ini antara lain:
Desa desa di wilayah Kecamatan Dringu.
Kepala Desa mengungkapkan rasa kecewanya atas tekanan yang ia terima. Ia terpaksa menerima syarat tersebut demi pembangunan di desanya tetap berjalan, meski dengan anggaran yang terpangkas secara tidak sah, dan bangunan tidak sesuai alias tak layak serta tidak kokoh.
"Ya mau bagaimana lagi mas, dengan terpaksa kami terima. Kasihan rakyat saya kalau pembangunan ini sampai batal," keluh Kades, saat dikonfirmasi.
keberimbangan berita, awak media telah berupaya menghubungi RH via pesan singkat WhatsApp pada Kamis 12/02/2026. Namun, hingga berita ini ditayangkan, pihak dewan (RH) belum memberikan respons atau klarifikasi apa pun, bahkan meminta kaki tangannya agar mengatasinya, ala Koboy (Premanisme bertopengkan ormas).
Sabtu 22/02 setelah shalat tarawih awak media diundang ke rumah Kades SS, kedua kepala desa atas dasar permintaan pengelola dana proyek, berinisial MI tidak lain kepercayaan dewan RH.
Perihal ini sangatlah menyimpang dari apa yang diamanahkan oleh bapak Presiden dan Kontrol Sosial
Tindakan oknum ini dinilai sangat mencederai amanah Presiden RI, H. Prabowo Subianto, yang berkomitmen penuh pada pembangunan desa demi kesejahteraan rakyat. Sebagai lembaga kontrol sosial, media sangat menyayangkan sikap wakil rakyat yang justru menggerogoti dana pembangunan desa.
Masyarakat mendesak agar dilakukan evaluasi terhadap jabatan RH sebagai Ketua Komisi II di DPRD kabupaten Probolinggo, Perilaku ini ada dugaan dianggap melanggar sumpah jabatan dan mengkhianati kepercayaan masyarakat pedesaan.
timred'26
Baca Juga: Polres Tulungagung Berbagi Takjil Tebar Kebaikan di Bulan Ramadhan
Editor : Redaksi
