SURABAYA, PortalNusantaraNews.co.id. Dugaan persoalan di Lapas Kelas IIA Bojonegoro dan Lapas Kelas IIA Pamekasan hingga kini belum menunjukkan tindak lanjut yang transparan. Tidak ada penjelasan resmi terkait hasil pemeriksaan maupun langkah evaluasi terhadap pihak yang diduga terlibat.
Situasi ini memicu desakan keras dari Aliansi Madura Indonesia (AMI) agar pimpinan pemasyarakatan tidak bersikap pasif.
Baca Juga: Pimpinan Media Siber PNN.co.id Membantah Keras Apa yang Ditudingkan oleh Oknum DPRD Pamekasan
Sekjen AMI, Abdul Aziz, S.H., secara tegas meminta pertanggungjawaban terbuka dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kepala Lapas Kelas IIA Bojonegoro dan Kepala Lapas Kelas IIA Pamekasan.
'Ini bukan persoalan sepele. Jika sudah mencuat ke publik dan tidak ada penjelasan resmi, maka wajar masyarakat mempertanyakan keseriusan pengawasan. Negara tidak boleh kalah oleh oknum," tegas Abdul Aziz.
Menurutnya, jika memang telah dilakukan pemeriksaan, hasilnya wajib disampaikan secara terbuka. Sebaliknya, jika tidak ada pelanggaran, institusi juga berkewajiban menjelaskan secara resmi agar tidak menimbulkan spekulasi liar.
"Jangan ada kesan melindungi oknum. Transparansi itu kewajiban institusi negara, bukan permintaan," lanjutnya.
Sebagai bentuk kontrol sosial, AMI bakal menggelar aksi secara besar-besaran di Kantor Wilayah Pemasyarakatan Jawa Timur pada rabu - kamis 25 - 26 Februari mendatang.
Aksi tersebut akan membawa beberapa tuntutan utama yakni :
Baca Juga: Kapolri Perintahkan Divpropam, Tes Urine Serentak Seluruh Personel Polri menjaga Integritas
1. Copot Menteri IMIPAS RI
2. Copot dan Pecat Kepala Kanwil Ditjen Pas Jatim
3. Copot dan Pecat Kalapas, Kplp dan Kamtib Lapas Klas IIA Bojonegoro
4. Copot dan Pecat Kalapas, Kplp dan Kamtib Lapas Klas IIA Pamekasan
Baca Juga: Polda Jatim Tertibkan Truk dan Bus yang Nekat Pakai Lajur Kanan
Publikasi resmi hasil pemeriksaan.
"Kami akan turun aksi jika tidak ada penjelasan yang jelas. Ini soal integritas lembaga negara," pungkas Abdul Aziz.
Editor : Redaksi
